Jakarta-Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun didampingi Kepala Divisi Administrasi Mutia Farida mengikuti kegiatan Opini Kebijakan Publik yang bertema Pemenuhan Hak WBP dalam mendapatkan layanan kesehatan mental di Lapas, Rabu (08/03/2023).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui platform zoom ini juga diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham), Iwan Kurniawan, menyampaikan Balitbang Hukum dan HAM dalam melakukan analisis terhadap aturan atau kebijakan selalu berbasis kepada bukti atau data yang dimiliki. Data tersebut tersedia berkaitan dengan tema yang akan dilakukan analisis.
“Jadi dari bank (data) kami mencoba melakukan sebuah analisis terhadap kondisi itu dan menemukan beberapa fakta yang bisa diungkap, nantinya akan disampaikan melalui opini,” ungkapnya dilansir dari laman jakarta.kemenkumham.go.id.
Webinar ini juga menghadirkan narasumber lainnya yakni Analis Kebijakan Pertama Balitbangkumham, Chintia Octenta, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Rodiyah Tangwu dan Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Gones Saptowati.
Para narasumber kompeten tersebut masing-masing memaparkan informasi seputar hak WBP dalam pemenuhan kesehatan mental yaitu aspek regulasi, aspek penganggaran, aspek SDM, sarana dan prasarana, aspek kerja sama, dan aspek partisipasi publik dalam bersinergitas. (Ina)
