Ternate-Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut), Andi Taletting Langi, menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham Malut menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
Netralitas ASN merupakan komitmen yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh jajaran Kemenkumham Malut, mengingat proses demokrasi melalui pilkada sedang berlangsung hingga pemilihan pada bulan November mendatang.
“Saya tegaskan kepada seluruh ASN Kemenkumham Malut untuk menjaga netralitas dalam menghadapi pilkada,” tegas Andi Taletting Langi saat memberikan pengarahan dalam apel pagi yang dihadiri oleh Pimti Pratama, Pejabat Administrasi, JFT/JFU, serta PPNPN di halaman utama kantor wilayah, Rabu (25/9).
Andi Taletting Langi juga menambahkan bahwa netralitas ASN harus senantiasa dijaga dan diawasi, agar pemilu, termasuk pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati di wilayah Malut, dapat berlangsung secara jujur dan adil (fair play).
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kesiapan dalam setiap tahapan seleksi calon ASN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut. Saat ini, proses seleksi telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), sebelum dilanjutkan dengan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Profesionalisme ASN dalam pelaksanaan seleksi CASN yang transparan dan akuntabel menjadi poin penegasan utama Andi Taletting Langi kepada seluruh jajaran. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil jika ditemukan ASN yang melakukan praktik di luar ketentuan dalam proses pengadaan CASN.
“Saya tegaskan, pengadaan CASN harus dilaksanakan secara transparan dan profesional, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa talenta-talenta Insan Pengayoman yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan dapat direkrut.
Dalam arahannya, Andi Taletting Langi juga mengingatkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja sesuai rencana aksi perjanjian kinerja dan target yang telah ditetapkan. Akselerasi realisasi anggaran didorong agar sesuai dengan target, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (Sal)
