Makassar-Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan, Andi Basmal, memimpin apel perdana tahun 2025 yang berlangsung di Aula Pancasila, Kamis (2/1/2025).
Dalam sambutannya, Andi Basmal mengapresiasi kinerja seluruh pegawai selama tahun 2024. “Pelaksanaan tugas di tahun 2024 telah berjalan dengan sangat baik. Seluruh pegawai telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arahan pimpinan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk menghadapi tahun 2025. “Di awal tahun ini, mari kita rencanakan seluruh agenda dan program kegiatan dengan baik agar berjalan maksimal,” ujarnya.
Andi Basmal mengingatkan jajaran pegawai untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. “Informasi harus disampaikan secara berjenjang agar jelas dan valid, bukan sekadar kabar yang belum dapat dipastikan,” tegasnya.
Dalam masa transisi ini, ia meminta seluruh pegawai tetap solid dan terus berkoordinasi demi meningkatkan kinerja bersama. “Walaupun saat ini kita telah menjadi tiga kementerian, kita semua tetap satu. Harus saling bekerja sama, berkoordinasi, dan bersinergi,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Andi Basmal juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan harmonisasi produk hukum daerah.
“Tahun 2025 ini, DJKI Kemenkumham telah mencanangkan tema Hak Cipta dan Desain Industri. Kita harus bekerja keras untuk mencapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Ia mendorong sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta mereka, serta peningkatan pendaftaran desain industri di wilayah Sulawesi Selatan.
Selain itu, Andi Basmal menginstruksikan langkah-langkah pencegahan pelanggaran KI melalui inspeksi mendadak (sidak) dan sosialisasi kepada pelaku usaha.
Andi Basmal juga menyoroti pentingnya harmonisasi produk hukum daerah. “Meski tahun lalu pelaksanaannya berjalan baik, ke depan perlu dilakukan review terhadap produk hukum tersebut, dengan target yang jelas pada tahun 2025,” katanya.
Ia juga mengajak jajarannya untuk meningkatkan pembinaan desa sadar hukum. “Masyarakat harus lebih memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga mampu berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungannya masing-masing,” tambahnya.
Di akhir arahannya, Andi Basmal kembali menegaskan agar seluruh kantor wilayah di bawah Menko Hukum terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa pelayanan hukum yang diberikan selalu prima dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (Sal)
