Jakarta-Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) Taufiqurrakhman, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Corporate University Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM. Mengusung tema “Pengembangan Kompetensi SDM dalam Rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” acara ini berlangsung di Hotel Mercure Batavia, Jakarta Barat, pada 6-8 November 2024.
Rapat ini secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., yang menekankan pentingnya visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai landasan utama menuju supremasi hukum dan kepemimpinan kelas dunia.
“Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum harus menjadi pedoman tertinggi dalam menyelesaikan berbagai persoalan, melindungi semua lapisan masyarakat tanpa intervensi,” ujar Edward dalam sambutannya. Menurutnya, pencapaian supremasi hukum yang efektif memerlukan aparatur yang cerdas, berintegritas, dan memahami esensi dari penegakan hukum yang berkeadilan.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan SDM di bidang hukum, BPSDM Hukum dan HAM berperan strategis dalam membentuk ASN unggul dalam keilmuan dan profesionalisme serta mampu berkontribusi dalam pengembangan sistem hukum nasional.
Edward juga menambahkan bahwa investasi dalam pembangunan SDM ini adalah langkah penting bagi Kementerian untuk mencetak pemimpin masa depan yang berpikiran global namun berakar pada nilai-nilai lokal.
Dalam laporannya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Razilu, mengungkapkan bahwa Rakor ini memiliki tiga agenda utama, yaitu: penyusunan rancangan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Terintegrasi, penyusunan pedoman Corporate University, serta penyusunan draft Keputusan Menteri terkait Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.
Rangkaian kegiatan hari pertama diisi dengan webinar nasional yang menghadirkan narasumber penting, termasuk Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Webinar ini menyoroti pentingnya tata kelola kelembagaan yang efektif untuk menciptakan SDM berkompetensi tinggi.
Diharapkan, Rakor ini menjadi langkah nyata BPSDM Hukum dan HAM dalam memperkuat reformasi hukum dan birokrasi melalui pengembangan SDM yang komprehensif dan terintegrasi.
Turut hadir dalam acara ini Plt. Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Basir. Kehadiran Kakanwil Taufiqurrakhman menunjukkan komitmen Kanwil Sulsel dalam mendukung upaya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. (Sal)
