Jakarta-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Pamuji Raharja, bersama Kepala Divisi Administrasi, Rudi Hartono, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Corporate University Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM. Rakor ini mengusung tema “Pengembangan Kompetensi SDM dalam Rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., dan akan berlangsung selama tiga hari, dari t6 hingga 8 November 2024.
Dalam laporannya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan BPSDM Hukum dan HAM sebagai pionir dalam mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul, kompeten, dan beretika tinggi, yang siap menjadi pelopor dalam menegakkan supremasi hukum.
Rakor ini memiliki tiga agenda utama yang menjadi fokus kegiatan, yaitu:
1. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2022 terkait Pengembangan Kompetensi Terintegrasi.
2. Penyusunan Rancangan Pedoman Corporate University.
3. Penyusunan Draft Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.
Acara hari pertama diawali dengan Webinar Nasional yang menghadirkan narasumber utama, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward, beserta pembicara dari berbagai institusi penting, seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang diwakili oleh Sekretaris BPPK.
“Melalui Corporate University, BPSDM Hukum dan HAM berharap dapat mencetak pemimpin masa depan yang memiliki wawasan global namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal, siap menghadapi tantangan global, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan,” ujar Pamuji, salah seorang Pimti Madya di jajaran Menteri Hukum Supratman.
Diharapkan, Rapat Koordinasi ini dapat menjadi langkah konkret BPSDM Hukum dan HAM dalam mendukung reformasi hukum dan birokrasi melalui pengembangan kompetensi SDM yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga tercipta ASN yang unggul, kompeten, dan beretika tinggi, serta mampu menjadi pelopor dalam menjunjung supremasi hukum. (Sal)
