Bandung-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kakanwil Kemenkumham Jabar) Masjuno menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, pada Rabu (11/12/2024).
Acara ini dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Jawa Barat, Teguh Dwi Nugroho. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap akhir tahun ini menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun berikutnya. Acara tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kementerian Keuangan Jawa Barat, perwakilan pemerintah daerah di Jawa Barat, dan instansi vertikal lainnya, termasuk Kanwil Kemenkumham Jabar.
Dalam sambutannya, Teguh Dwi Nugroho menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN bertujuan untuk mendukung program-program prioritas Presiden RI pada tahun 2025. Teguh menegaskan bahwa APBN sebagai instrumen utama kemajuan negara dan perlindungan masyarakat harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat pelaksanaan program kerja pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merealisasikan belanja negara sesuai arahan Presiden.
Pj. Gubernur Bey Machmudin dalam sambutannya mengimbau jajaran pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran secara disiplin dan bertanggung jawab sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mendorong penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah sesuai arahan Presiden.
“Utamakan penyedia jasa lokal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan tangani masalah irigasi untuk mendukung sektor pertanian,” pesan Bey kepada para kepala daerah.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden dan para pimpinan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, menyerahkan DIPA Petikan dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan dan telah mengakomodasi program prioritas Presiden terpilih secara optimal. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan, kredibilitas, dan keberlanjutan APBN sebagai instrumen utama untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai guncangan dan krisis. (Sal)
