Samarinda – Menjelang Idul Fitri 1446 H dan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Samarinda, Kanwil Ditjenpas Kaltim, menggelar razia gabungan, Kamis (20/3/2025) malam.
Kegiatan ini untuk mewujudkan lingkungan Lapas/Rutan/LPKA yang bebas dari handphone, pungutan liar, dan narkoba (halinar).
Razia tersebut melibatkan berbagai aparat penegak hukum (APH), termasuk Kepolisian Sektor Sungai Pinang, prajurit TNI dari Koramil Sungai Pinang, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda.
Dimulai pukul 21.00 WITA setelah Salat Isya dan Tarawih, kegiatan diawali dengan apel siaga yang dipimpin oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Gilang Wisnuwardhana. Apel ini diikuti oleh seluruh petugas Rutan Samarinda, jajaran BNN Kota Samarinda, personel kepolisian, serta prajurit TNI Koramil.
“Razia ini bertujuan untuk deteksi dini guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaannya harus sesuai dengan SOP, mengedepankan kesopanan dan pendekatan humanis agar berjalan aman dan kondusif,” ujar Gilang.
Setelah apel, tim razia langsung bergerak menuju blok hunian. Penggeledahan dilakukan secara menyeluruh dan bergantian di setiap blok, tanpa pengecualian. Petugas memeriksa setiap sudut ruangan yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan barang terlarang. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga digeledah satu per satu sebelum kamar mereka diperiksa.
Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Rutan Samarinda bebas narkoba, razia ini diakhiri dengan tes urine bagi petugas dan warga binaan. Sebanyak 20 WBP dan 10 pegawai Rutan Samarinda dipilih secara acak untuk menjalani tes urine.
“Hasil tes urine menunjukkan bahwa tidak ada pegawai maupun warga binaan yang terindikasi menggunakan narkoba,” ujar Gilang.
Kegiatan kemudian ditutup dengan konferensi pers, di mana hasil razia diumumkan. Tidak ditemukan barang terlarang atau narkoba dalam penggeledahan ini.
Diharapkan, sinergi antara Rutan Samarinda, kepolisian, TNI, dan BNNK terus terjalin untuk mendukung upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika (P4GN). Hal ini sejalan dengan instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba. (Sal)
