Ternate-Berbagai inovasi yang dikembangkan oleh para agen perubahan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terbukti memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga membantu memitigasi risiko terhadap integritas.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara, Andi Taletting Langi, saat memaparkan capaian proyek perubahan terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungannya.
Salah satu inovasi yang diunggulkan adalah Si Perahu (Sistem Informasi Pelayanan Bantuan Hukum Gratis) yang dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses bantuan hukum gratis.
“Penerima bantuan hukum gratis terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 306 masyarakat yang memperoleh bantuan hukum, dengan 221 kasus litigasi dan 85 non-litigasi,” ungkap Andi Taletting Langi pada Rabu (2/10/2024).
Inovasi ini hadir untuk mengatasi tantangan terkait kecepatan layanan. Sebelumnya, masyarakat harus datang langsung ke kantor wilayah dan mengajukan permohonan bantuan hukum secara manual.
“Sekarang, tanpa perlu datang ke Kantor Wilayah Malut, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat mengajukan permohonan melalui Si Perahu hanya dengan mengakses QR Code, tautan, atau melalui WhatsApp,” jelas Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Anita Safitri, selaku agen perubahan yang menggagas Si Perahu.
Selain itu, tersedia pula layanan terkait kekayaan intelektual melalui inovasi Gercep Yanki (Gerakan Cepat Informasi Kekayaan Intelektual).
Andi Taletting Langi menyatakan bahwa layanan Gercep Yanki telah berhasil mempercepat proses pengajuan permohonan kekayaan intelektual di Maluku Utara. (Sal)
