Mamuju-Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Pemilih Pindahan di TPS Lokasi Khusus dalam rangka Pilkada tahun 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar ini diwakili oleh Kasubbid Pembinaan, TI, dan Kerja Sama, Joko Ariwibowo, yang juga bertindak sebagai narasumber.
Turut hadir dalam acara ini adalah Kasubbid Pembimbingan dan Pengentasan Anak, Hilmawan Indra Waskito, perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulbar, Badan Kesbangpol Prov. Sulbar, Bawaslu Prov. Sulbar, serta KPU kabupaten/kota dan perwakilan dari Lapas/Rutan se-Sulbar.
Rapat koordinasi dibuka dengan sambutan oleh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, Asriani, yang menjelaskan latar belakang kegiatan ini untuk membahas serta mencari solusi terkait permasalahan pemilih pindahan di TPS lokasi khusus.
Dalam sesi pemaparan, Anggota KPU menjelaskan mekanisme dan dokumen yang perlu dilampirkan dalam pengajuan pindah memilih. Proses pengurusan pindah memilih terbagi menjadi dua tahap, yaitu hingga H-30 dan H-7 sebelum pemilihan. Untuk tahanan dan narapidana, dokumen pendukung yang harus disertakan adalah ‘Surat Keterangan’ dari Kepala Lapas/Rutan yang ditandatangani dan dicap basah.
Joko Ariwibowo mengungkapkan terima kasih kepada KPU dan Dinas Dukcapil yang selama ini telah membantu Lapas/Rutan di Sulawesi Barat. Ia juga mendorong pihak Lapas/Rutan untuk terus berkoordinasi dengan KPU setempat agar seluruh warga binaan dapat menyalurkan hak pilihnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja, berharap semua wajib pilih yang ada di Lapas/Rutan dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024.
“Diharapkan semua wajib pilih yang ada di Lapas/Rutan dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024,” ujar salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham Supratman Andi Agtas ini. (Sal)
