Jakarta-Pemerintah berupaya meningkatkan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Program for Results JKN reforms atau PforR JKN reforms dengan dukungan pinjaman Bank Dunia. Melalui skema PforR JKN reforms antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, baik pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjutan (FKTRL). Dalam implementasinya, kebijakan JKN akan terus menjadi lebih baik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perluasan cakupan kepesertaan.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya menyampaikan bahwa Keberhasilan PforR JKN reforms ini sangat tergatung dari koordinasi dan kerja keras para implementing agency yang berasal dari banyak pihak, baik itu K/L maupun institusi pemerintah lainnya di sektor kesehatan.
“Keberhasilan program ini tak terlepas dari koordinasi yang optimal antara Bank Dunia yang terus melanjutkan dukungannya dalam upaya perbaikan di bidang kesehatan di Indonesia dengan seluruh implementing agency yang terlibat, yakni Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan DJSN. Selain itu, juga didukung pihak-pihak lainnya yang terlibat, antara lain Bappenas dan Kemenko Bidang PMK”, ujarnya.
Adapun untuk monitoring Program dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku Tim Kesekretariatan Executing Agency, dan Kementerian/Lembaga terkait selaku implementing agency, antara lain Kementerian Kesehatan selaku lead sector dan regulator dalam bidang kesehatan, DJSN selaku perumus kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan sosial nasional (SJSN), dan BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program jaminan kesehatan nasional. (Ina)
