Free Porn
xbporn
Rabu, 9 Juli 2025
spot_img
spot_img
BerandaBeritaDukung Kebijakan Berbasis Data, Kemenkumham Malut Ikuti Refleksi Akhir Tahun BSK

Dukung Kebijakan Berbasis Data, Kemenkumham Malut Ikuti Refleksi Akhir Tahun BSK

Ternate-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham Malut) turut serta dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum (BSK) secara virtual.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian dan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2024. Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi, diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Burhani Hadad, dalam acara tersebut.

Pada kesempatan terpisah, Andi Taletting Langi mendorong seluruh jajaran di Kanwil Kemenkumham Malut untuk menjadikan refleksi akhir tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas ke depan.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agnas, menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.

“Para pejabat eselon I dan II di Kementerian harus bekerja dengan data sebagai dasar yang kuat, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Menteri Supratman.

Menteri juga menyoroti masalah regulasi yang hiper atau berlebihan (over-regulated). Berdasarkan data dari Bappenas, selama periode 2019-2023, sebanyak 5.267 Peraturan Menteri telah diterbitkan. Dengan asumsi jumlah kementerian sebanyak 34, rata-rata setiap kementerian menerbitkan 38 Peraturan Menteri per tahun. Khusus Kementerian Hukum dan HAM, kontribusinya mencapai 3,29% dari total Peraturan Menteri tersebut.

Sebagai Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi menyatakan bahwa partisipasi Kanwil Kemenkumham Malut dalam refleksi akhir tahun ini menunjukkan komitmen untuk terus berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

“Kami di Kanwil Kemenkumham Malut akan terus mendukung arahan Menteri untuk bekerja dengan data dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna mendukung pembangunan hukum dan HAM yang lebih baik,” tutup Andi Taletting Langi. (Sal)

spot_img
- Advertisment -spot_img

TERPOPULER

KOMENTAR TERBARU