Makassar-Dalam rangka memperkokoh kebebasan beragama dan supremasi hukum, Institut Leimena bekerjasama dengan Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM serta Universitas Muslim Indonesia (UMI) menyelenggarakan Workshop Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) di Hotel Santika Makassar, 11-13 Oktober 2024.
Workshop ini bertujuan untuk mengembangkan Program dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memperkokoh kebebasan beragama dan supremasi hukum, dengan melibatkan guru-guru dari berbagai sekolah.
Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Direktorat Jenderal HAM, Gusti Ayu Putu Suwardani, hadir secara langsung untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan. Ia juga membawakan materi mengenai peran guru dalam memperkuat kebebasan beragama dan supremasi hukum.
Pembukaan acara ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor IV UMI Dr. Ishaq Shamad, Tenaga Ahli Utama KSP Prof. Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, serta Program Director Institut Leimena, Daniel Adipranata.
Dalam sambutannya, Gusti Ayu mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya peran guru dalam menanamkan nilai-nilai toleransi serta menciptakan hubungan harmonis di masyarakat, yang dimulai dari pembelajaran di sekolah.
“Program LKLB ini sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Bapak dan Ibu guru yang menciptakan iklim inklusif di sekolah berkontribusi dalam pembangunan HAM di daerah masing-masing,” ujar Gusti Ayu.
Ia juga berharap bahwa kegiatan LKLB ini mampu memperkokoh filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Taufiqurrakhman, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini, yang merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM dengan Universitas Muslim Indonesia.
“Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman terkait HAM kepada generasi mendatang dengan melibatkan para guru dari berbagai sekolah,” ungkap Taufiqurrakhman.
Kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel, Utary Sukmawati, serta Analis Kebijakan Madya Direktorat Jenderal HAM, Widayati. (Sal)
