Ternate – Promosi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI telah selesai dilaksanakan dalam sebuah upacara pelantikan di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Sabtu (18/11/2024).
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan untuk 49 pimpinan tinggi pratama yang akan mengisi posisi strategis di Unit Kerja Eselon (UKE) I Kemenkumham.
Di antara pejabat yang dilantik, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Maluku Utara, Andi Taletting Langi, resmi menjabat sebagai Direktur Badan Usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah, dipercaya sebagai Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
Dari Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, prosesi pelantikan yang disaksikan secara virtual di ruang rapat lantai 2 tersebut turut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Slamet Pramoedji, bersama sejumlah pejabat, termasuk Kabag Program dan Humas Irwan Kadir, Kabag Umum M. Kasim Umasangadji, serta Kasubag Kepegawaian dan TU Mahany Rahim.
Dalam sambutannya, Supratman menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi di lingkungan Kemenkumham. “Saya menekankan kepada Saudara untuk menjalin kerja sama dan kolaborasi, karena ini adalah kunci kesuksesan kita. Selain itu, bangunlah sistem kerja yang transparan dan disepakati bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Supratman menyampaikan komitmennya untuk menerapkan sistem merit secara konsisten, di mana promosi jabatan sepenuhnya didasarkan pada kompetensi dan kinerja pegawai. “Tidak ada istilah ‘orang dekat Menteri.’ Semua pegawai Kemenkumham memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan mendapatkan apresiasi atas kinerjanya,” tegasnya.
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Supratman juga mengungkapkan rencana penerapan tour of duty, yang memungkinkan pegawai untuk ditugaskan di berbagai wilayah Indonesia. “Dengan pengalaman di berbagai daerah, para pejabat diharapkan dapat memahami persoalan lokal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (Sal)
