Makassar-Dalam upaya memastikan perlindungan anak dan akses pemulihan bagi korban kekerasan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menggelar koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta perangkat daerah di Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai.
Kegiatan koordinasi bertajuk Pencegahan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM ini diadakan sebagai respon terhadap isu-isu aktual dan tren kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2024.
Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel, Utary Sukmawati, pada Senin (21/10), menyampaikan bahwa belakangan ini kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, dan beberapa di antaranya bahkan viral di media sosial.
“Belakangan ini kita sering melihat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, bahkan beberapa terjadi di lingkungan sekolah—tempat di mana anak-anak seharusnya merasa aman dalam menempuh pendidikan. Kami berharap kasus-kasus tersebut dapat diintervensi melalui program pencegahan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum maupun pemerintah daerah melalui dinas terkait,” ujar Utary.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum serta akses pemulihan dan perlindungan bagi korban. “Jika kekerasan sudah terjadi, yang harus dikawal adalah penegakan hukumnya. Pelaku tidak boleh lepas dari jerat hukum, sementara kondisi anak pascakekerasan harus diperhatikan dengan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta penempatan di rumah aman yang difasilitasi pemerintah jika diperlukan,” tambah Utary.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Taufiqurrakhman, mendukung langkah-langkah jajarannya dan memastikan masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah, termasuk perlindungan bagi anak.
“Sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM, kita harus memastikan setiap lapisan masyarakat merasakan akses perlindungan hukum dan HAM, terutama untuk anak-anak, yang merupakan kelompok yang harus kita prioritaskan,” tegas Taufiqurrakhman.
Dalam kunjungan koordinasi di Kabupaten Bone, tim Kanwil Kemenkumham Sulsel mengunjungi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bone serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
Sementara di Kabupaten Sinjai, tim mengadakan rapat koordinasi bersama APH dan dinas terkait untuk membahas upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. (Sal)
