Tanjungpinang-Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase, menegaskan pentingnya reformasi birokrasi di semua lini agar penyelenggara negara bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
“Reformasi birokrasi harus dilakukan untuk menjawab tantangan zaman,” kata Fajar saat memberikan penguatan tugas dan fungsi (Tusi) serta Reformasi Birokrasi kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Kepri di Aula Ismail Saleh, Rabu (24/7/2024).
Disebutkannya, Indonesia tidak sanggup membangun negaranya sendiri, tidak cukup uang membangun sarana prasarana layanan publik guna memuaskan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memungut pajak kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membangun negara ini.
“Ketika negara sudah memungut pajak maka harus ada timbal baliknya dengan penerima manfaat atau masyarakat. Mau tidak mau masyarakat berhak menuntut kepuasan atas layanan yang diberikan pemerintah,” tegasnya.
Saat ini, penyelenggara negara tidak bisa menghindar dari kemajuan teknologi. Ketika masyarakat tidak puas terhadap layanan yang diberikan oleh birokrasi atau Aparatur Sipil Negara, maka keluhan itu menjadi viral di media sosial.
“Kita tidak bisa lagi menghindar dari kemajuan teknologi. Di era kemajuan teknologi ini, ketidakpuasan masyarakat tidak bisa disimpan-simpan lagi, tapi keluhan masyarakat langsung viral begitu saja di media sosial,” katanya.
Oleh karena itu, dia kembali mengingatkan jajaran Kanwil Kemenkumham Kepri untuk melihat sejauhmana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat apakah sudah maksimal atau belum.
“Kita perlu melihat apakah pelayanan kita sudah maksimal atau belum dalam melayani masyarakat,” imbuhnya
Dia juga meminta jajarabnKanwil Kemenkumham Kepri memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melayani masyarakat. Dengan teknologi semua kegiatan seperti menginput data menjadi lebih mudah, cepat dan transparan.
“Sebagai Aparatur Sipil Negara seyogyanya kita semua harus mampu untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat, jangan sampai ada yang dikecewakan. Apalagi sekarang dengan gencarnya digitalisasi membuat semua menjadi serba mudah. Wajib untuk dimanfaatkan jangan sampai menjadi celah untuk lahirnya hal negatif,” pesannya lagi.
Dia juga berpesan kepada jajaran Kemenkumham Kepri agar tidak terbatas dengan tugas yang hanya diberikan kepadanya, karena orang-orang yang berada di luar sana hanya tahu yang berkaitan dengan hukum dan sosialisasi hukum adalah tugas Kementerian Hukum dan HAM.
“WBK (wilayah bebas dari korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani) yang mau kita kejar itu merupakan tatalaksana. Tatalaksana harus dioptimalkan agar semua pelayanan berjalan lancar. Tatalaksana ini mencakup perencanaan yang matang, pengorganisasian jajaran, pendelegasian kewenangan dengan memberikan kepercayaan kepada jajaran, serta pengembangan sistem kerja yang jelas. Selain itu, kepastian waktu layanan dan kepastian biaya, agar masyarakat yang menerima pelayanan kita puas sehingga mereka merasa tidak sia-sia membayar pajak kepada negara ini,” tegasnya.
Dalam kunjungan kerja ini, Fajar Lase diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri I Nyoman Gede Surya Mataram. (Sal)
