Makassar-Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menggelar Konsultasi Teknis Pemasyarakatan Bidang Keamanan dan Ketertiban di Hotel Teras Kota Makassar, Selasa (14/3/2023).
Kegiatan ini mengusung tema Pembentukan Unit Intelijen Pemasyarakatan Sebagai Upaya Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Sulawesi Selatan.
Dalam penyampaian pembukaannya, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak mengatakan, inti dari intelijen adalah penguasaan data dan salah satu kelemahan kita di jajaran pemasyarakatan adalah masalah data.
Untuk itu, melalui kegiatan ini, Kakanwil harapkan dalam melakukan deteksi dini petugas pemasyarakatan harus menguasai data yang dimiliki. Karena berdasarkan data yang diolah dan disajikan semua Bagian di Lapas dan Rutan akan dapat melakukan Deteksi Dini Pelaksanaan tugas dan kegiatan.
Selanjutnya Kakanwil mengatakan, mendekati pemilihan umum dan presiden, beliau mengingatkan kepada seluruh peserta untuk tidak masuk pada politik praktis.
“Sebagai ASN kita harus netral dan tidak mempertotonkan afiliasi dalam partai politik. Perlu diingat bahwa Kementerian ini besar karena orang – orang yang cerdas, jadi jangan permalukan dan jaga integritasmu,” pesan Liberti Sitinjak.
Liberti Sitinjak berharap para peserta Konsultasi Teknis Pemasyarakatan, agar mengikuti kegiatan dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu pemecahan permasalahan sebagai solusi yang baik untuk dilaksanakan di tempat tugas masing – masing.
Selanjutnya dalam laporan panitia penyelenggara yang di bacakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kaepala Bidang Pelayanan Tahanan, Rahnianto menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan Dengan tujuan Untuk Mengefektifkan dan Memaksimalkan Pelaksanaan Tugas Subtantif di Bidang Pengamanan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi dan Memahami prinsip dasar unit intelijen pemasyarakatan dan ideologi pancasila
Rahnianto menambahkan, peserta kegiatan diikuti oleh 28 (dua puluh delapan) orang yakni para Kepala Keamanan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Kegiatan ini menghadirkan 4 orang narasumber, yakni Direktur Keamanan dan Ketertiban dari Direktorat Keamanan dan Ketertiban Kementerian Hukum dan HAM R.I; Direktur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan; dan dari Badan Intelijen Strategis TNI. (Sal)
