Bandung-Dalam upaya meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) mengikuti Desk Evaluation yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Evaluasi yang berlangsung secara daring melalui Zoom pada Senin, 14 Oktober 2024, ini menjadi tahapan penting untuk menilai kesiapan Kemenkumham Jabar dalam meraih predikat WBBM. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Penilai Nasional (TPN), Kepala Kantor Wilayah, pimpinan tinggi pratama, serta seluruh tim pokja Kanwil Kemenkumham Jabar.
Acara dimulai pukul 08.00 WIB dengan paparan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Masjuno, yang memaparkan profil Kantor Wilayah, tugas dan fungsi (tusi), serta langkah-langkah pembangunan Zona Integritas (ZI).
Dalam presentasinya, Masjuno menjelaskan berbagai isu strategis, mitigasi risiko, hingga inovasi unggulan yang telah diterapkan, yang berdampak positif di berbagai area pelayanan.
“Pembangunan Zona Integritas adalah wujud nyata komitmen kami dalam mewujudkan pelayanan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujar Masjuno.
Masjuno juga memaparkan sejumlah program unggulan, seperti aplikasi Kabayan Pasti, yang memudahkan masyarakat mengakses layanan hukum dan HAM di wilayah Jawa Barat.
“Inovasi ini tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik,” tambahnya.
Masjuno menekankan dampak nyata dari inovasi tersebut yang dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh Kanwil Kemenkumham Jabar.
Selain itu, disampaikan pula pengelolaan media publikasi, pengelolaan internal yang terstruktur, serta surat dukungan dari berbagai stakeholder. Replikasi inovasi di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga dijelaskan sebagai bentuk penyebaran praktik baik di seluruh wilayah Jawa Barat.
Sesi tanya jawab dipimpin oleh Tim Penilai Nasional yang menggali lebih dalam mengenai upaya pembangunan Zona Integritas. Salah satu fokus pertanyaan adalah dampak yang dihasilkan dari pembangunan ZI di lingkungan Kemenkumham Jabar.
Menanggapi hal ini, Masjuno menjelaskan bahwa pembangunan ZI melibatkan tahapan yang jelas, dengan dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.
Tim Penilai Nasional juga menyoroti penanganan pengaduan publik, di mana Masjuno mengungkapkan bahwa pengaduan paling banyak berkaitan dengan pelayanan publik. Kanwil Kemenkumham Jabar telah mengembangkan sistem pengaduan berbasis digital untuk mempermudah masyarakat mengakses dan memonitor proses penanganan pengaduan.
Sesi tanya jawab juga membahas standar operasional prosedur (SOP) layanan, termasuk optimalisasi SOP Kabayan Pasti, serta posisi Kanwil Kemenkumham Jabar dalam peringkat nasional terkait Zona Integritas. Masjuno menyampaikan komitmen untuk terus menjadi yang terbaik dengan fokus pada indikator penilaian yang telah ditetapkan. Program unggulan seperti Penyuluhan Hukum Goes to Prison dan Desa Sadar Hukum juga dipaparkan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
Kegiatan Desk Evaluation ditutup pukul 13.00 WIB dengan apresiasi dari Tim Penilai Nasional terhadap paparan dan jawaban yang disampaikan. “Kami berharap dengan sinergi yang baik, peningkatan pelayanan publik dapat terus diwujudkan, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Tim Penilai Nasional. (Sal)
