Jakarta – Pemerintah melalui Istana memberikan tanggapan soal kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Kasus ini melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan, pemerintah sepenuhnya mendukung setiap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Langkah pemberantasan korupsi ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk melawan berbagai bentuk korupsi, baik di lingkungan lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN).
“Pemerintah mendukung langkah penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan karena ini juga merupakan bagian yang dicanangkan Presiden Prabowo untuk memerangi korupsi. Korupsi di mana pun, di lembaga mana pun, di BUMN manapun, baik di pusat dan daerah harus diberantas dan diperangi,” ujar Hasan Nasbi dalam pernyataan video dilansir dari laman Prabowosubianto.com,.pada Kamis (27/2/2025).
Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan kepada Pertamina, baik di tingkat holding maupun anak perusahaannya, untuk segera memperbaiki tata kelola setelah mencuatnya kasus ini. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan Pertamina bisa menjadi perusahaan yang lebih kuat dan lebih profesional.
Hasan menekankan bahwa Pertamina merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, upaya bersih-bersih harus segera dilakukan guna memastikan tata kelola perusahaan tetap terjaga dengan baik.
“Bagaimana pun, ini kan Pertamina aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan yang masuk jajaran Fortune 500. Aksi bersih-bersih yang dilakukan Pertamina ini kita dukung juga agar yang muncul Pertamina yang lebih baik lagi, jauh lebih prudent, akuntabel, dan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan tata kelolanya,” jelas Hasan Nasbi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan bahwa kasus oplosan BBM ini menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menegaskan komitmennya untuk menertibkan tata kelola sektor minyak di Indonesia serta memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
“Lagi diurus semuanya, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat,” ujar Prabowo saat berada di Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025). (Sal)
