Jakarta-Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memandang penyelenggara pemilu dan partai politik perlu mulai memikirkan proses daur ulang sampah yakni surat suara dan kotak suara dari jalannya proses pemilu. Menurutnya, apabila hal tersebut tidak dipikirkan, sampah logistik pemilu akan menjadi limbah yang berlawanan dengan narasi pemilu ramah lingkungan.
“Maka dari itu kita, penyelenggara pemilu atau nanti parpol harus mulai benar-benar memikirkannya,” ucap Herwyn dalam diskusi bertema ‘Memperkuat Isu Lingkungan di Tahun Politik’ yang digelar Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia di Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Lebih lanjut Ia menegaskan, Bawaslu mendukung sepenuhnya terwujudnya pemilu ramah lingkungan. Herwyn menyebutkan Bawaslu telah membuat regulasi yang mengatur pengawasan pemilu ramah lingkungan yang termuat dalam Pasal 2 Perbawaslu 5/2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu.
“Pelaksanaan Pengawasan pemilu berbasis ramah lingkungan dilakukan dengan memperhatikan pelindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Herwyn.
Untuk mendukung pemilu ramah lingkungan, Herwyn juga mengusulkan ke KPU agar membuat formula atau aturan bentuk kampanye yang mengarah pada isu-isu ramah lingkungan. Konkritnya, bisa diterapkan kepada para caleg dengan melakukan pelatihan-pelatihan daur ulang kepada masyarakat.
Dirinya juga berharap sanksi bagi peserta pemilu yang mencemari lingkungan dapat dipekuat dan dipertegas. Dalam UU Pemilu diakuinya memang masih kurang, namun sanksi masih bisa diterapkan melalui UU lain.
“Jangan jadikan alasan karena UU Pemilu lex specialis, karena pemilu ini kan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, ada aturan yang mengikutinya. Dalam UUD 1945 Pasal 28 H telah mengatur semua warga negara mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tandasnya. (Ina)
