Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pengalamannya saat menjadi Wakil Ketua Tim Bottlenecking pada pemerintahan sebelumnya.
Dalam tim tersebut, ia bekerja bersama Ketua Tim Yasonna H. Laoly dan sejumlah kementerian koordinator untuk menyelesaikan berbagai hambatan investasi.
Purbaya menjelaskan, tim itu bersidang rutin setiap minggu dengan membahas rata-rata tujuh kasus. Dari ratusan kasus yang dilaporkan, ia menyebut berhasil memecahkan sebagian besar di antaranya.
“Saya pernah menjadi Wakil Ketua Bottlenecking di zaman pemerintah sebelumnya bersama ketuanya Pak Yasonna Laoly dengan beberapa Kemenko. Itu kita sidang setiap minggu, Senin tujuh kasus, tujuh kasus, tujuh kasus. Dari 300 kasus yang dilaporkan ke kami, saya memecahkan 193 kasus,” ujar Purbaya dalam rapat kerja DPR RI beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pengalaman tersebut memberinya pemahaman langsung mengenai di mana letak hambatan dan bagaimana cara mengatasinya. Meski di luar tugas pokok Kementerian Keuangan, Purbaya menyatakan siap membentuk tim serupa di kementeriannya untuk mendukung kelancaran investasi.
“Jadi saya pikir, kira-kira saya sudah ngerti di mana Bottlenecking dan hambatan, gimana cara memecahkannya, itu mungkin bukan tugas kementerian keuangan tapi kalau boleh saya bentuk tim di Kementerian Keuangan,” katanya.
Dilansir dari beberapa sumber, Yasonna Laoly ketika menjabat Menteri Hukum dan HAM juga pernah dipercaya memimpin Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi. Pokja ini dibentuk pada 28 Juni 2018 dengan mandat untuk menangani kasus-kasus terhambatnya investasi. Hingga November 2018, kelompok kerja tersebut tercatat berhasil menyelamatkan investasi senilai Rp659 triliun dari ratusan kasus yang dilaporkan.
Pokja IV menangani persoalan investasi yang terbagi dalam dua kategori, yaitu uncountable investment dan countable investment, dengan nilai total mencapai lebih dari seribu triliun. Sebagian kasus berhasil dituntaskan, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian.
Dalam menjalankan tugasnya, Yasonna dibantu oleh Sekretaris Pokja IV, Carlo Brix Tewu, seorang perwira tinggi kepolisian berpengalaman yang juga pernah menjabat sebagai Plt. Gubernur Sulawesi Barat. Carlo dikenal memahami baik dunia kepolisian maupun birokrasi, sehingga memperkuat peran tim dalam merumuskan solusi atas hambatan investasi.
Meski demikian, tak jarang Pokja IV menghadapi kendala ketika keputusan yang sudah diambil tidak dijalankan oleh para pihak, termasuk instansi pemerintah maupun BUMN. Dalam kondisi seperti itu, penyelesaiannya dilaporkan kepada Menko Perekonomian hingga Presiden untuk diputuskan langkah selanjutnya. (Sal)
