Ternate-Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) Andi Taletting Langi, bersama Kepala Divisi Administrasi, Slamet Pramoedji, mengikuti secara virtual rapat kerja antara Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (4/11).
Dalam kesempatan tersebut, Andi Taletting Langi menyatakan kesiapan jajarannya mendukung kebijakan strategis yang diusung Menteri Hukum dan HAM untuk memperkuat kinerja dan meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam masa transisi pemerintahan yang sedang berlangsung.
Pada rapat kerja tersebut, Menteri Supratman menegaskan bahwa masa transisi kementerian akan selesai paling lambat pada Juni 2025. Penyelesaian transisi ini mencakup bidang regulasi, kelembagaan, program dan anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta pengelolaan barang dan jasa.
“Meski dalam masa transisi, seluruh layanan publik akan tetap berjalan normal,” ungkap Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11).
Supratman optimis bahwa proses transisi yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi, serta Pemasyarakatan akan berjalan lancar dan diharapkan menjadi contoh bagi kementerian lain. “Kami telah membentuk tim transisi agar dapat menjadi percontohan bagi kementerian lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, Supratman menambahkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM saat ini memfokuskan diri pada dua hal utama: kelancaran proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan penerapan sistem merit. “Pembangunan SDM sangat penting, karena menjadi kunci keberhasilan institusi atau lembaga yang kita miliki,” ujar Supratman.
Komisi XIII DPR RI turut menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah transisi yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM agar dapat berjalan efektif dan efisien sesuai target. Komisi XIII juga mendukung upaya peningkatan kualitas SDM, khususnya dalam membangun integritas tinggi dan penerapan sistem merit untuk peningkatan kinerja. (Sal)
