Batam–Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, meminta jajaran imigrasi memperkuat pengamanan perbatasan NKRI dan pelayanan publik memanfaatkan teknologi informasi. Menkumham mengimbau hal itu dalam Apel Nasional Gabungan di Dermaga 99 Harbour Bay, Batam, Rabu (19/1/2022).
“Pengamanan perbatasan harus diarahkan, untuk menstimulasi pengembangan dan mempercepat pembangunan wilayah perbatasan. Juga menyelaraskan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah perbatasan seperti daerah lainnya,” imbaunya.
Apel Nasional Gabungan Pengawasan berlangsung dalam rangka penegakan hukum keimigrasian sekaligus bagian dari rangkaian peringatan ke-72 tahun Hari Bhakti Imigrasi mengangkat tema: Bangkitnya Pelayanan, Revitalisasi Penegakan Hukum, dan Keamanan Untuk Negeri.
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan itu mengungkapkan, bahwa Indonesia dari sisi keamanan perbatasan memiliki perbatasan darat yang panjang dengan Malaysia di utara.
Kemudian, Indonesia dengan Papua Nugini di Timur, Timor Leste di Selatan, juga perbatasan laut dengan negara-negara ASEAN dan Australia.
Adapun Kemenkumham berkontribusi menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui tugas dan fungsi keimigrasian.
Fokus pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham adalah terhadap lalu lintas orang antarnegara yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia, melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.
“Pengawasan terhadap pintu gerbang negara dan perbatasan menjadi penting. Bagian dari pencegahan masuknya Covid-19 dengan ragam varian yang terus berkembang,” ujar Yasonna Laoly.
“Pengamanan dan pengawasan yang baik juga mencegah masuknya berbagai pengaruh negatif. Atau kejahatan oknum WNA bawa yang tidak bertanggung jawab,” sambung Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.
Menkumham Dorong Imigrasi Perkuat Jaringan Antar Instansi
Menkumham mendorong seluruh jajaran Kemenkumham, khususnya Imigrasi agar terus membuka diri, perluas wawasan, dan perkuat jejaring antar instansi. Sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif, efisien. Agar sesuai target kinerja tingkat pusat serta wilayah pada 2022 ini.
Adapun target kinerja keimigrasian itu di antaranya adalah implementasi Mobile Paspor, Pembangunan Immigration Control Room, Penerapan Izin Tinggal Keimigrasian Menggunakan Stiker QR Code, Operasi Pengamanan Kegiatan GP Mandalika dan KTT G20 Bali, Pembangunan Sistem Big Data Keimigrasian, dan tersedianya Perangkat Kesisteman pada delapan Pos Lintas Batas Negara.
“Kemenkumham akan terus meningkatkan layanan Keimigrasian kepada publik. Yakni semakin profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi,” ucap Menteri Yasonna.
Tak ayal, peningkatan layanan publik terkait keimigrasian sejalan dengan potensi kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Supaya membiayai pembangunan nasional. (Martin)
