Jakarta–Menkumham Yasonna Laoly menegaskan kepada jajaran pegawai Kemenkumham pentingnya profesionalisme dan integritas memberikan pelayanan publik, saat Deklarasi Janji Kinerja 2022, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, serta Penandatanganan Komitmen Zona Integritas di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (6/1/2022).
“Harus ada perubahan sistem, mindset, birokrasi yang PASTI. Jika profesional pasti punya skill. Tapi kalau tidak akuntabel dan berintegritas itu juga persoalan,” ujarnya kepada semua jajaran Kemenkumham.
Menteri Yasonna menuturkan juga, bahwa Deklarasi Janji Kinerja 2022 untuk mengukuhkan komitmen insan Kemenkumham supaya bekerja sesuai dengan rencana. Kemudian, Penandatanganan Perjanjian Kinerja bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang. Untuk memastikan seluruh sasaran dan target tercapai baik dan berkualitas.
Sedangkan, pada Penandatanganan Komitmen Zona Integritas bertujuan mengimplementasikan delapan area perubahan reformasi birokrasi. Yakni, menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham dalam bingkai integritas.
“Sehingga Indeks Reformasi Birokrasi meningkat yang ditandai dengan kualitas dan kuantitas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) meningkat,” ucap Yasonna Laoly.
Pada tahun 2022, Kemenkumham mempunyai 8 Sasaran Strategis dengan 21 ukuran keberhasilan diperjanjikan serta 126 Target Kinerja. Hal itu, adalah turunan dari Perjanjian Kinerja. Yakni, 87 target terdapat di tingkat pusat dan 39 target di wilayah.
“Target-target ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kemenkumham,” ungkap Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.
Ketua KPK Puji Janji kinerja dan Pembangunan Zona Integritas Kemenkumham
Acara Penandatanganan Janji Kinerja turut hadir Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, serta anggota Komisi III DPR RI Ichsan Soelistio.
Dalam sambutannya, Firli mengapresiasi komitmen Kemenkumham dalam janji kinerja dan pembangunan zona integritas. Menurut Firli, Kemenkumham telah memberi contoh akan pentingnya usaha bersama dalam pencegahan praktik korupsi.
“Saya terpesona dan menambah energi seketika datang ke Kemenkumham. Karena acaranya apik, temanya seiring dengan gagasan KPK. Ingin membersihkan negeri kita tercinta dari lilitan korupsi,” ucap Firli.
“Kami bangga, makanya kami tidak pernah absen di kegiatan Kemenkumham,” sambung Firli.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih juga mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Kemenkumham sebagai salah satu ikhtiar untuk meningkatkan layanan pada masyarakat.
“Ombudsman mengapresiasi prestasi Kemenkumham, hasil survei kepatuhan, Kemenkumham termasuk 17 kementerian yang masuk zona hijau,” ungkap Najih.
Peluncuran POP Hak Cipta
Dalam kegiatan tersebut, juga dicanangkan Tahun 2022 Sebagai Tahun Hak Cipta Nasional. Sekaligus diluncurkan “Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta” atau POPHC.
POPHC merupakan tindak lanjut kebijakan Presiden Joko Widodo untuk kebangkitan ekonomi nasional. Juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia. (Rio)
