Oleh: Abdullah Rasyid
Setiap tanggal 2 Mei, ingatan kolektif kita sebagai bangsa tertuju pada filosofi luhur Ki Hadjar Dewantara: Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Tahun 2026 ini, pesan tersebut bergaung lebih keras dari balik tembok tinggi yang dikelilingi kawat berduri. Di bawah nakhoda Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), sebuah paradigma baru sedang dipahat, bahwa jeruji besi bukanlah titik henti bagi akal budi.
Pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kini bukan lagi sekadar pelipur lara atau pengisi waktu kosong. Ia telah berevolusi menjadi instrumen kedaulatan manusia. Kemenimipas menyadari sepenuhnya bahwa musuh utama dari reintegrasi sosial bukanlah minimnya pengawasan, melainkan hilangnya harapan dan ketertinggalan intelektual.
Memutus Rantai Stigma dengan Intelektualitas
Program “Kampus Kehidupan” yang kini menjadi ikon di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, hingga kolaborasi masif dengan Universitas Terbuka (UT) dan berbagai universitas daerah, adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk memulihkan martabat. Ketika seorang warga binaan mampu meraih gelar Sarjana Hukum atau Pendidikan Agama Islam dari balik sel, kita tidak hanya sedang memberikan ijazah, tetapi sedang mengembalikan “kunci” bagi mereka untuk membuka pintu masyarakat yang selama ini tertutup oleh stigma.
Pendidikan formal (Kejar Paket A, B, C) hingga pendidikan tinggi adalah hak konstitusional yang tidak luntur meski status hukum seseorang berubah.
Kemenimipas berkomitmen menjadikan pendidikan sebagai program akselerasi utama. Mengapa? Karena hanya dengan ilmu pengetahuan, seorang mantan narapidana memiliki daya tawar ekonomi dan ketahanan moral untuk tidak kembali ke jalan yang salah.
Transformasi SDM: Petugas sebagai Edukator
Visi Kemenimipas tidak berhenti pada warga binaan. Sebagai mahasiswa doktoral ilmu pemerintahan, saya melihat bahwa reformasi birokrasi di sektor pemasyarakatan harus dimulai dari penguatan kapasitas petugasnya. Petugas lapas di era “Asta Cita” ini bukan lagi sekadar penjaga gerbang, melainkan mentor dan edukator.
Langkah kementerian memfasilitasi pendidikan tinggi bagi petugas, seperti kerja sama dengan UT dan universitas mitra lainnya, adalah investasi jangka panjang.
Petugas yang terdidik secara akademis akan mampu mengelola konflik dengan pendekatan saintifik, bukan represif. Mereka adalah garda terdepan dalam mewujudkan 15 Program Akselerasi Kemenimipas, khususnya dalam menciptakan ekosistem yang bersih dari peredaran narkoba dan pungutan liar melalui penguatan integritas berbasis pendidikan.
Menghadapi Realitas “Overcrowded”
Kita harus jujur bahwa tantangan terbesar adalah kelebihan kapasitas (*overcapacity*). Namun, di sinilah letak urgensi integrasi antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Sembari pemerintah merumuskan solusi makro melalui konsep *Mega Prison* yang lebih tertata, pendidikan berbasis digital menjadi solusi antara yang mendesak. Perpustakaan digital dan laboratorium komputer di lapas adalah jembatan yang menghubungkan keterbatasan ruang dengan luasnya cakrawala informasi.
Penutup: Merdeka Belajar di Belakang Jeruji
Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk meyakini bahwa pendidikan adalah hak yang melekat pada napas, bukan pada bebasnya raga. Lapas harus bertransformasi menjadi “Laboratorium Peradaban”, tempat di mana manusia-manusia yang pernah retak dipulihkan kembali melalui ilmu pengetahuan.
Komitmen Kemenimipas sudah bulat: kami ingin memastikan bahwa saat seorang warga binaan melangkah keluar dari gerbang lapas, mereka tidak hanya membawa surat bebas, tetapi juga membawa bekal intelektualitas dan karakter yang telah teruji. Karena pada akhirnya, memanusiakan manusia adalah bentuk tertinggi dari pengabdian kepada negara.
Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita merdekakan pikiran, melampaui batasan dinding dan jeruji.
Penulis adalah Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN & Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
