Makassar-Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani perdagangan dan penyelundupan orang di wilayah perbatasan harus semakin diperkuat. Sulawesi Selatan, yang berbatasan dengan beberapa negara, memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan perbatasan serta mencegah penyelundupan manusia.
“Kemitraan antara instansi di tingkat daerah perlu lebih dioptimalkan untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia, khususnya kelompok rentan yang sering menjadi target utama perdagangan dan penyelundupan orang,” kata Taufiqurrakhman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan, dalam sambutannya saat membuka Dialog Penanganan Perdagangan dan Penyelundupan Orang, pada Selasa (22/10/2024).
Dialog yang diselenggarakan ini diharapkan menjadi forum yang efektif untuk bertukar ide, berbagi pengalaman, serta memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait.
“Saya berharap diskusi hari ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan implementatif, yang dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah strategis di masa depan,” tambahnya.
Direktur Kerja Sama Direktorat Jenderal Imigrasi yang diwakili oleh Analis Keimigrasian Ahli Utama, Alif Suaidi, menyampaikan bahwa dialog ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mendapatkan masukan, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam menangani perdagangan dan penyelundupan orang, khususnya di perbatasan.
“Peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani isu ini sangat penting. Namun, kami menyadari bahwa keberhasilan dalam memerangi perdagangan dan penyelundupan orang tidak dapat dicapai secara mandiri. Sinergi dan kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi kunci utama,” jelas Alif Suaidi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kalimantan Barat, Arief Munandar, serta jajaran perwakilan dari Divisi Keimigrasian dan Kepala Kantor Imigrasi dari berbagai wilayah.
Acara ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, antara lain Brigjen Pol. Desy Andriani, Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri; Tafwid Mulya, Fungsional Diplomat Ahli Madya dari Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri; Nabiel A. Karim Hayaze, National Programme Officer Border Management UNODC; Muhammad Yasser, Project Associate Counter-Trafficking Unit dari IOM; dan Happy Herdipayuda, Penanggung Jawab Penyidikan Wilayah 2 dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. (Sal)
