Bandung-Kepala Divisi Administrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat, Itun Wardatul Hamro, membuka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, Rabu (10/10/2024).
Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Kemenkumham dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat dengan tagline “Warga Binaan Berdaya, Demokrasi Terjaga”. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk WBP, dalam menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang damai dan berkualitas.
Sosialisasi ini diselenggarakan sesuai dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Masjuno, dan sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Acara yang berlangsung di Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung ini dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Carman Ansari Ear Latif, Koordinator Divisi P2M Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, Yekti Aprianti, serta pejabat manajerial Kemenkumham Jawa Barat dan seluruh WBP di Lapas tersebut.
Dalam sambutannya, Itun Wardatul Hamro menjelaskan bahwa Pilkada serentak yang diadakan tahun ini merupakan momen penting bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Jawa Barat. “Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis, adil, dan sejahtera,” tuturnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber, yakni Carman Ansari Ear Latif dan Nuryamah, yang menyampaikan materi tentang peran WBP sebagai pengawas partisipatif dalam setiap tahapan Pilkada. Carman menegaskan pentingnya negara dalam menjamin dan melindungi hak politik individu, termasuk hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum.
Bawaslu juga menjelaskan adanya kanal pengaduan yang dapat digunakan oleh WBP jika mereka mendapati dugaan pelanggaran selama tahapan pemilihan. Dengan demikian, diharapkan WBP dapat berperan aktif dalam menjaga proses demokrasi di Indonesia. (Sal)
