Bandung-Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, bersama Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi, serta Tim Inspektorat dan Tim Biro Perencanaan, melakukan verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RKT) di Kota Bandung. Kegiatan ini mencakup lima Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu:
1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin,
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung,
3. Lapas Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung,
4. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung,
5. Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.
Verifikasi Lapangan RKT di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Masjuno, beserta para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jabar, termasuk Kepala Divisi Administrasi, Itun Wardatul Hamro, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Robianto, Kepala Divisi Keimigrasian, Filianto Akbar, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andi Taletting Langi.
Di Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung, verifikasi tematik difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berdampak pada peningkatan produktivitas. Program-program yang diverifikasi antara lain layanan laundry pakaian, pengolahan air minum, pengolahan makanan, obras kelambu, dan pembuatan kapal fiberglass.
Sementara itu, di LPKA Kelas II Bandung, verifikasi tematik difokuskan pada pelaksanaan pendidikan formal, non-formal, dan informasi bagi tahanan, anak-anak, dan WBP melalui kerjasama dengan satuan pendidikan setempat.
Di LPP Kelas IIA Bandung, verifikasi tematik berfokus pada digitalisasi administrasi pemerintahan, dengan penekanan pada penanganan stunting (strategi pembangunan), pendataan kelahiran bayi di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), serta penanganan kecukupan gizi bagi bayi yang lahir dalam lembaga tersebut.
Untuk Kanim Kelas I TPI Bandung, verifikasi tematik difokuskan pada kontribusi Kemenkumham dalam peningkatan investasi melalui pengelolaan layanan keimigrasian yang berfokus pada penerbitan visa dan izin tinggal bagi investor, termasuk Golden Visa dan pra-investasi.
Verifikasi lapangan pelaksanaan RKT di Kota Bandung ini diakhiri di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, dengan fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kemudahan dalam proses kunjungan dan perbaikan fasilitas yang dimiliki. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan baik bagi WBP maupun pengunjung. (Sal)
