Ternate-Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengadakan Diskusi Publik Sertifikasi Kepatuhan Hukum Kategori Desa/Kelurahan serta ToT Partisipasi Publik terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Selasa (23/7/2024).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) turut serta dalam kegiatan ini. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum, Sarwedi Siregar, JF Perancang Perundang-undangan, serta JF Penyuluh Hukum mengikuti acara ini secara virtual dari ruang rapat lantai II, Selasa (23/07).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Sofyan, yang mewakili Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa BPHN memiliki tugas melakukan pembinaan Hukum Nasional. Tugas ini mencakup menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum, menjamin kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia.
Oleh sebab itu, untuk mencapai pembinaan hukum nasional sebagaimana cita-cita Pancasila dan UUD NRI 1945, BPHN hendak melakukan sertifikasi kepatuhan hukum terhadap pemerintahan Desa dan Kelurahan. (Sal)
