Ternate-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Malut), Ignatius Purwanto, meminta pejabat manajerial yang baru dilantik, yaitu Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Ermin Rasyim, untuk segera melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait layanan produk hukum daerah.
Hal tersebut disampaikan Purwanto saat memberikan amanat pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat manajerial dan non-manajerial yang dilaksanakan di Aula Gamalama Kanwil, Rabu (12/06/2024).
Purwanto menjelaskan bahwa jabatan yang diemban Ermin Rasyim saat ini bertugas memfasilitasi legislasi dan pengharmonisasian pembentukan produk hukum daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi.
“Bu Ermin diharapkan segera melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pihak terkait. Contohnya, terdapat kasus Timpoa dari Kesbangpol yang melakukan pengawasan terhadap orang asing di Pulau Obi,” ungkapnya.
“Pengawasan terhadap keberadaan orang asing seharusnya menjadi tanggung jawab dan tugas dari Keimigrasian yang merupakan amanat dari Undang-Undang. Sementara Timpoa dari Kesbangpol bertugas berdasarkan amanat dari Permendagri. Secara hierarki, Undang-Undang lebih tinggi,” tambahnya.
Oleh karena itu, Purwanto selaku pimpinan tertinggi meminta untuk melakukan koordinasi dan penyebaran informasi secara masif kepada pemerintah daerah tentang pentingnya pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. (Sal)
