Jakarta-Masyarakat pelaku perjalanan transportasi di wilayah Aglomerasi selama Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat. Tidak diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19.
“Mobilitas dengan transportasi umum di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek dan masih mengikuti ketentuan yang ada saat ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (1/7/2021).
Sekadar informasi, bahwa Aglomerasi adalah kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota dan kabupaten yang saling terhubung seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Lebih lanjut, bagi sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya juga dikecualikan untuk menunjukkan kartu vaksin Covid-19.
Luhut Binsar Panjaitan meneruskan, bahwa dalam kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi umum jarak jauh. Semisal pesawat, bis umum, kapal laut dan kereta api untuk menunjukkan kartu vaksin covid-19.
“Pelaku perjalanan domestik wajib menunjukkan kartu vaksinasi, minimal vaksinasi dosis pertama,” ungkapnya.
Sedangkan untuk keperluan tracing covid-19, pelaku perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang wajib menunjukkan hasil tes PCR negatif yang diambil pada hari H-2 sebelum perjalanan.
Kemudian masyarakat melakukan perjalanan dengan moda transportasi kereta api, bus dan kapal laut wajib menunjukkan hasil tes antigen negatif yang diambil maksimal pada H-1.
Ketentuan ini berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Pulau Jawa dan Bali.
“Dengan terus meningkatnya kasus konfirmasi positif dalam satu minggu terakhir, maka diputuskan untuk menerapkan kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali dari tanggal 3 – 20 Juli 2021,” ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tegas. (Juan)
