Oleh: Augustine Kerenhapukh Ifolala Telaumbanua
INDONESIA, dengan keragaman budaya, geografi, dan jumlah penduduknya yang besar, telah lama menerapkan kebijakan pemekaran daerah sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan otonomi daerah, dan mendukung perkembangan regional. Pemekaran daerah adalah sebuah proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek dan dinamika yang unik di setiap daerah.
Pemekaran daerah adalah proses pembentukan kabupaten, kota, atau provinsi baru dari daerah yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mengelola sumber daya lokal, dan memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintahan daerah. Pemekaran dapat terjadi di berbagai tingkatan, seperti pemekaran kabupaten/kota dari kabupaten/kota yang lebih besar atau pemekaran provinsi dari provinsi yang sudah ada. Proses ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan memberikan wadah bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lokal.
Kebijakan pemekaran kabupaten/kota menjadi provinsi di Indonesia diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasarnya. Beberapa aspek penting yang dibahas dalam kebijakan ini meliputi:
1. Rencana Pembentukan: Proses pemekaran provinsi biasanya dimulai dengan proposal dan rencana dari pemerintah provinsi yang ingin memekarkan wilayahnya. Rencana ini harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
2. Kriteria dan Persyaratan: Pemerintah pusat menetapkan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pemekaran bisa disetujui. Ini termasuk pertimbangan terkait jumlah penduduk, potensi ekonomi, serta kapasitas pemerintahan daerah yang baru.
3. Konsultasi Publik: Pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pemekaran, dengan mengadakan konsultasi publik dan dialog, untuk memastikan aspirasi lokal tercermin dalam keputusan tersebut.
4. Pengaturan Finansial: Rencana pemekaran harus mencakup perencanaan finansial yang memadai untuk memastikan berkelanjutan operasional pemerintahan daerah yang baru terbentuk.
5. Legislasi: Pemekaran provinsi biasanya memerlukan perubahan dalam undang-undang dan regulasi yang ada.
Beberapa contoh daerah di Indonesia yang telah berhasil melakukan pemekaran dari kabupaten/kota menjadi provinsi dalam beberapa tahun terakhir Kalimantan Utara (berpisah dari Kalimantan Timur) pada Tahun 2012. Sulawesi Barat (berpisah dari Sulawesi Selatan) pada tahun 2004. Dan Papua Barat (berpisah dari Papua) pada tahun 2003.
Kebijakan dan Regulasi menjadi tantangan dalam proses pemekaran karena melibatkan berbagai perubahan dalam regulasi dan undang-undang yang dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Selain itu Aspek Keuangan menjadi salah satu proses yang panjang. Untuk memastikan pendanaan layanan publik dan infrastruktur.
Aspek internal daerah yaitu Persatuan dan Kepentingan Lokal menjadi tantangan yang utama. Karena harus menyeimbangkan aspirasi regional dengan kepentingan nasional dan menjaga persatuan negara. Sumber Daya pun menjadi sebuah tantangan. Baik manusia maupun alam. Kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah baru dapat menjadi masalah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif.
Nias menjadi salah satu wilayah terluar Indonesia yang sedang memperjuangkan pemekaran wilayahnya. Ketidakjelasan mengenai pemekaran Nias menjadi provinsi menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam proses pemekaran daerah di Indonesia. Meskipun sudah melalui berbagai proses internal maupun eksternal, Nias belum mendapatkan pencerahan.
Seperti yang kita ketahui bahwa pemekaran bisa menjadi salah satu cara untuk memperbaiki pelayanan publik dan memajukan daerah tersebut. Namun, pemerintah pusat masih tidak memberi kepastian.
Proses pemekaran Nias masih sangat membingungkan. Meskipun telah melalui berbagai riset, ketidakpastian keputusan mencerminkan bahwa perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah yang terlibat, serta perluasan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses ini.
Delapan tahun bukan waktu yang sebentar untuk menunggu kepastian pemekaran. Berbagai proses birokrasi yang menjadi keharusan sudah dilakukan. Namun hasilnya tetap nihil. Pemerintah dan masyarakat Nias terus bersabar. Sempat terlintas “apakah kami perlu mengambil tindakan lancang agar dianggap serius?”
Pemekaran harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional seiring dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan daerah tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa pemekaran daerah di Indonesia adalah tantangan yang memerlukan keseimbangan antara aspek-aspek regional dan nasional.
Penulis adalah Mahasiswa Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta
