Jakarta-Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat pemerintah daerah, dinilai masih belum masif.
Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui unit kerja Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan menyelenggarakan pencanangan Zona Integritas (ZI) Serentak di Batam, Rabu (4/10/2023). Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas turut hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan ini merupakan langkah awal dari program One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI). Dalam kegiatan itu dilakukan pencanangan ZI yang dilakukan oleh seluruh Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini juga turut menyelenggarakan talkshhow #dontworrybeZI yang di moderatori oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto; dan menghadirkan empat narasumbee yakni Wakil Ketua KPK Johanis Tanak; Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Polhukam PMK Iwan Taufik Purwanto; Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo; serta Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini.
Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan ZI Deeptalk yang dimoderatori oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RBKunwas 1 Kementerian PANRB Akhmad Hasmy; Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Kamaruddin; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepualauan Riau Mardiyanto Arif Rakhmadi; serta Kepala Satuan Tugas 1.1 Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK.
Turut hadir baik secara virtual maupun luring dalam kegiatan ini Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Imam Gunarto; Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto; Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad; Wakil Ketua KPK Johanis Tanak; Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi; Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepualauan Riau Mardiyanto Arif Rakhmadi; Kepala Perwakilan BPK Kepulauan Riau Jariyanta; Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce; serta segenap para tamu undangan.
Sebelumnya, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan program OLGOZI menargetkan, agar setiap pemerintah daerah paling tidak memiliki unit kerja strategis yang mendapat predikat WBK/WBBM.
Diharapkan, program tersebut mampu menjadi salah satu solusi konkret untuk mendorong pemerintah daerah dalam membangun ZI dan mengawalnya hingga unit-unit kerja strategis di pemerintah daerah menjadi unit kerja yang bersih dan akuntabel, serta memiliki pelayanan publik yang prima.
“Selanjutnya, pelaksanaan program ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi unit kerja lain dan sehingga akan melahirkan semakin banyak unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM di pemerintah daerah,” ujar Deputi Erwan.
Deputi Erwan menjelaskan, program tersebut juga akan mendorong percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang merata dan dapat dirasakan dampaknya secara langsung dan nyata oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Adapun fokus pelaksanaan ZI adalah pada unit layanan yang berdampak langsung ke masyarakat seperti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP); Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) khusus untuk Kabupaten/Kota; serta Badan Pendapatan Daerah khusus untuk provinsi.
Dikatakan, secara spesifik, terdapat beberapa kondisi yang diharapkan dari hasil pembangunan ZI di setiap unit kerja tersebut. Erwan menyebutkan kondisi yang di harapkan di Disdukcapil diantaranya yaitu database kependudukan yang update, meningkatnya kepemilikan dokumen adminduk dan catatan sipil, pelayanan Dukcapil yang mudah, dan cepat.
Sementara di unit kerja DPMPTSP, hasil yang diinginkan adalah terdapatnya peta potensi investasi yang update, meningkatnya nilai/realisasi investasi dan pelayanan DPMPTSP dengan harga yang sesuai standar, mudah, dan cepat. “Sedangkan di RSUD diharapkan SIMRS/Sistem IT lainnya berjalan terpadu dan optimal, serta pelayanan di RSUD dengan biaya sesuai standar, mudah, dan cepat,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, selain aksi pencanangan ZI serentak, program OLGOZI akan dilanjutkan dengan kegiatan asistensi ZI pada masing-masing provinsi yang akan diselenggaran pada Kota Batam, Kota Palangka Raya, dan Kota Makassar, dengan peserta seluruh unit kerja strategis tersebut.
Bagi masyarakat dan instansi pemerintah daerah lain yang ingin menyaksikan rangkaian kegiatan ini dapat menyaksikan pencanangan ini secara live di kanal youtube Kementerian PANRB, dan rbkunwas pada pukul 09.00 WIB. (Sal)
