Bajawa-Guna memperketat pengawasan terhadap orang asing, Kantor Imigrasi Labuan Bajo dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT yang dipimpin Marciana Dominika Jone, menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) wilayah Kabupaten Ngada di Aula Hotel Virgo, Senin (10/7/2023).
Rapat yang mengusung tema ‘Mendukung Investasi Asing dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)” dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Ngada, Raymundus Bena, S.S., M.Hum.
Raymundus Bena menjelaskan, pengawasan bukan hanya pada orang asing tetapi juga terhadap warga negara Indonesia yang akan mengajukan pengurusan paspor.
“Maraknya perdagangan orang patut diawasi sehingga dapat dilakukan deteksi dini terhadap pencegahan perdagangan orang yang dapat dilakukan tidak hanya oleh WNI tapi juga oleh WNA,” ucap Raymundus Bena.
Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Labuan Bajo, Jaya Mahendra dalam sambutannya menyampaikan, investasi asing memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, perlu memastikan bahwa investasi ini tidak membawa dampak negatif, terutama dalam hal eksploitasi manusia dan tindak pidana perdagangan orang.
“Tim pengawasan orang asing memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa semua orang asing yang datang ke negara kita untuk berinvestasi berada dalam batas hukum yang berlaku dan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk tindak pidana perdagangan orang,” ucap Jaya Mahendra.
Rapat Timpora yang juga dihadiri oleh unsur TNI/Polri, BAIS, BIN, Kejaksaan, Kementerian Agama, Rutan Kelas II B Bajawa, Kementerian Agama, Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta seluruh camat di Kabupaten Ngada berjalan dengan lancar.
“Dengan dibentuknya Tim Pengawasan Organisasi di wilayah Kabupaten Ngada, dharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi warga setempat dan sebagai wadah pertukaran informasi dengan instansi yang terkait sehingga dapat mewujudkan pengawasan yang lebih maksimal,” tutup Jaya Mahendra. (Magfi)
