Kepulauan Meranti-Staf Khusus Menteri Hukum & HAM (Menkumham) RI Bidang Transformasi Digital Fajar B.S Lase membeberkan kiat bagi masyarakat luas agar terhindar dari kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Fajar mengatakan, kiat tersebut terbagi menjadi 2, yaitu penumbuhan kesadaran secara individual serta pengecekan berkelanjutan dan mendalam terhadap setiap sumber-sumber eksternal (perusahaan/yayasan) yang memberikan penawaran pekerjaan di luar negeri.
“Filter pertama itu adalah diri kita, untuk bisa memastikan tawaran ini mengarah kemana. Dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk lindungi orang-orang pekerja migran yang ke luar negeri supaya mereka tidak terjerumus dalam sindikat transnational crime tersebut,” jelas Fajar saat ditanya oleh wartawan Integritasnews.com dalam kegiatan Sosialisasi Keimigrasian Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)” serta pelayanan “Eazy Passport” di Aula Afifa Sport, Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Rabu (5/7/2023).
Status kredibilitas suatu yayasan atau perusahaan adalah kiat berikutnya yang harus diperhatikan oleh masyarakat agar tidak terlibat dalam kasus TPPO.
“Siapa yang menawarkan, yayasan itu kredibel atau tidak, yayasan itu berbadan hukum atau tidak, paling mudah seperti itu. Kalau berbadan hukum berarti ada penanggung jawab, kalau ada penanggung jawab biasanya yayasan tersebut akan takut untuk melakukan kejahatan,” terangnya.
Kiat kedua ini menurut Fajar bisa dioptimalkan melalui pemanfaatan internet hingga media sosial.
“Track record-nya dimana, kita bisa gampang ek di google, ya. Nanti kalau misalnya pernah melakukan pelanggaran jadi jangan dipercaya,” pungkas Fajar. (Faj)
