Makassar-Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) mengikuti diskusi Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Orta) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM secara daring, Jumat (19/5/2023).
Diskusi dihadiri oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Y. Ambeg Paramarta, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Asep Kurnia, narasumber Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Barawijaya Prof. Dr. Bambang Supriyono.
Pada Kanwil Sulsel Kegiatan diikuti oleh Kabid HAM, Utary Sukmawati dan jajarannya. Diskusi ini sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga perlu untuk menyempurnakan usulan Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Perubahan yang terjadi dengan keluarnya Perpres No 18 Tahun 2023 yakni pergantian nama Balitbang Hukum dan HAM menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, selain itu terjadi perubahan fungsi dan tugas.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Y. Ambeg Paramarta menyampaikan, Badan Strategi Kebijakan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang Hukum dan HAM, dengan salah satu tugasnya adalah membuat perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang Hukum dan HAM. (Sal)
