Makassar-Seluruh Lapas/Rutan jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan (Sulsel) diminta memiliki sertifikat laik hygiene, sertifikat halal dan surat izin operasional (SOP) klinik. Untuk itu, Lapas/Rutan harus perkuat koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait.
Hal ini disampaikan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulsel Suprapto saat memberi penguatan tugas dan fungsi kepada 33 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Hotel Claro Makassar, Rabu (8/3/2023).
“Kita upayakanlah peningkatan status keberadaan klinik pada Lapas dan Rutan/LPKA di Sulsel ini,” katanya.
Suprapto juga meminta komitmen kepala UPT untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta dapat terus memantau dan mengatur strategi Penyerapan anggaran.
“Saat ini masih ada sekitar 10 UPT yang belum maksimal melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan RPD, ini menjadi atensi kita semua untuk tetap konsisten sesuai rencana diawal,” ungkap Suprapto.
Terkait Pemilu 2024, dia meminta seluruh kepala UPT melakukan koordinasi dengan KPU dan Disdukcapil setempat agar seluruh warga binaan dapat menyalurkan hak pilihnya. (Sal)
