Kupang-Tim Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM) Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkumham NTT) melaksanakan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum (KSH) dan penyuluhan pengelolaan sampah di Kelurahan Fatufeto, Senin (6/3/2023).
Pembinaan lanjutan Kelurahan Sadar Hukum tersebut meliputi pemenuhan data dukung oleh Fatufeto sebagai kelurahan binaan sadar hukum yang akan dikukuhkan dalam kurun waktu dua minggu mendatang.
“Dalam rangka persiapan pengukuhan kelurahan sadar hukum, agar Kelurahan Fatufeto selaku kelurahan binaan sadar hukum dapat memenuhi data dukung atas 13 (tiga belas) indikator yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-01 TAHUN 2022 tentang Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH),” ujar Penyuluh Hukum Madya Gasper Melkisedek.
Sementara itu, Penyuluh Hukum Muda Yopi Alexander Raga menyampaikan, sudah ada regulasi hukum yang mengatur pengelolaan sampah, yakni Peraturan Daerah Kota Kupang No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
“Menjaga kebersihan dengan pengelolaan sampah yang baik dapat diwujudkan bersama dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif oleh seluruh warga kelurahan Fatufeto,” ujar Alexande dilansir dari laman ntt.kemenkumham.go.id.
Saat ini, Kelurahan Fatufeto sudah memiliki titik-titik yang ditunjuk sebagai lokasi dan jadwal pembuangan sampah. Namun kendala yang sering ditemui adalah terkait pemilahan sampah.
Melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan tersebut, Kanwil Kemenkumham NTT berharap mampu meningkatkan semangat kinerja dan kerjasama warga Kelurahan Fatufeto dalam menyampaikan data dukung dari indikator persiapan pengukuhan kelurahan sadar hukum sekaligus pengelolaan sampah yang lebih baik. (Ina)
