Palangkaraya-Di bawah naungan Dr. Hendra Ekaputra, A.Md.I.P., S.H., M.H, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menyongsong 100 hari masa kepemimpinannya.
Hendra resmi dilantik sebagai Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Kalteng pada 12 Mei 2022. Menariknya, 100 hari masa jabatannya hampir berbarengan dengan peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2022.
Selama 100 hari bekerja dan melayani masyarakat di Bumi Tambun Bungai, Hendra membawahi empat divisi meliputi Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum dan HAM. Lewat kepemimpinan yang gesit dan enerjik, dirinya mampu mendorong koordinasi optimal antar keempat divisi tersebut dengan maksimal.
“Silahturahmi dan sinergi lintas instansi merupakan fungsi pemerintahan yang berkenaan dengan upaya mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, singkronisasi dan integrasi seluruh kegiatan di Kanwil Kemenkumham Kalteng, guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien,” ujar Hendra.
Sinergi dan kolaborasi antar divisi memang menjadi ciri dari Kanwil Kemenkumham Kalteng. Hal ini menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan layanan terbaik serta Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng.
Hingga saat ini Satker/UPT yang berhasil meraih predikat WBK antara lain Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, Bapas Kelas II Pangkalan Bun dan Kanim Kelas I Non TPI Palangka Raya (tahun 2021), LPKA Palangka Raya dan Rupbasan Palangka Raya (tahun 2020). Sejauh ini total satuan kerja yang memperoleh Predikat WBK di Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng selama Tahun 2020-2021 adalah lima Satker.
Untuk itu pada tahun 2022 ini, Hendra berharap seluruh satuan kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng akan berproses dan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan Satuan Kerja Berpredikat WBK dan WBBM.
Hal tersebut sejalan dengan pengarahan yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Milton Hasibuan di Aula Mentaya Kanwil Kemenkumham Kalteng, Senin 23 Mei 2022 lalu.
Milton Hasibuan menegaskan, Pembangunan Zona Integritas menuju WBK maupun WBBM pada prinsipnya adalah membangun komitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi, serta berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu diperlukan integritas serta perubahan pola pikir dari seluruh pegawai untuk mewujudkan hal tersebut. Selain itu pimpinan juga harus menjadi role model, dan pembentukan tim pokja harus benar-benar dilakukan assessment yang baik serta seluruh anggota harus memahami apa itu Zona Integritas.
Dukungan terhadap kinerja Kanwil Kemenkumham Kalteng juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman di sela kunjungan Program Kerja KKN 2022 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng pada Sabtu 16 Juli 2022. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Hendra Ekaputra. Baik Hendra maupun Dudung pun berharap putra-putri Kalteng bisa menjadi Taruna/Taruni Akademi Militer dan melahirkan jenderal-jenderal TNI dari Tanah Dayak.
Terobosan Program di Semua Divisi
Sejumlah terobosan diterapkan oleh masing-masing divisi demi peningkatan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Divisi Administrasi misalnya, hadir dengan Fingerprint Analysis pelaksanaan open bidding pegawai yang bersih dan transparan, pembinaan intensif kepada seluruh Satuan Kerja guna pemenuhan target kinerja. Pada divisi ini, komunikasi dan keterbukaan informasi menjadi hal penting.
Itulah sebabnya peran Humas sebagai pintu gerbang keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan Good Governance menjadi agenda wajib ditingkatkan. Sebagai evaluasi dan tolak ukur kinerja serta pencapaian, dalam 100 hari terakhir Divisi Administrasi juga melakukan Rakor Evaluasi.
Dari Divisi Pemasyarakatan progress ditunjukan fokus pada 3+1 yakni penerapan tiga prinsip pemasyarakatan + back to basic. Proram basic to basic terbagi menjadi enam yakni pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, keamanan dan ketertiban, perawatan kesehatan, pengelolaan Basan dan Baran.
Selain fokus tersebut, Divisi Pemasyarakatan juga menggelar program reguler Razia Kamtib, meningkatkan kemampuan intelijen untuk menggali informasi dari para WBP di dalam lapas dan rutan, melakukan mitigasi resiko bencana serta konsisten dalam hal pemberantasan narkoba.
Di luar sisi internal, Divisi Pemasyarakatan juga menggandeng pihak lain dalam upaya realisasi program dukungan 100 hari pertama kinerja Kakanwil Kemenumham Kalteng.
Salah satu contohnya adalah pemanfaatan hutan rawa menjadi kebun jagung dengan sistem agroforesty seluas 10 Ha. Sejumlah 60 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Sukamara mengoptimalisasi lahan tersebut untuk program budidaya jagung.
Program ini merupakan kerja sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan – Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Pangan – Kementerian Pertanian, Direktorat Pangan dan Pertanian – Bappenas dan juga Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari (WAIBI).
Kegiatan ini merupakan wujud optimaliasisi potensi lahan untuk penanaman jagung dalam rangka program ketahanan pangan nasional serta program kemandirian warga binaan.
“Selain itu sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor M.HH-05.HM.05.05 Tahun 2019 dan Nomor 06/MOU/HK.220/M/7/2019 Tanggal 03 Juli 2019 Tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,” papar Hendra.
Progres signifikan juga ditunjukan Divisi Keimigrasian. Terdapat program andalan yang mengoptimalisasi teknologi mulai dari Paspor Simpatik, Eazy Paspor dan Aplikasi -Paspor. Bagi WNA, Divisi Keimigrasian juga melakukan inovasi lewat pemberian layanan izin tinggal mobile yang disebut Tabe Selamat. Sederet progres tersebut tentunya tidak mengesampingkan fungsi penegakan hukum keimigrasian atas 14 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
Terbaru, dalam rangka memperingati HDKD ke 77, Divisi Keimigrasian melakukan pendampingan Kantor Imigrasi Kelas II TPI sampit pada kegiatan Layanan Paspor Masuk Desa tempatnya di Balai Desa Sembuluh I Kab.Seruyan, Sabtu 30 Juni 2022. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HDKD ke-77 dan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memudahkan masyarakat terpencil untuk mendapatkan layanan keimigrasian.
Divisi terakhir, yakni Pelayanan Hukum dan HAM melakukan progress di 100 hari pertama Kakanwil Kemenkumham Kalteng dengan Kegiatan Pembinaan pembentukan dan pembinaan kelompok sadar hukum (kadarkum) agar setiap lapisan masyarakat menyadari hak serta kewajibannya sebagai WNI.
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga melakukan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) tahun 2022, Sosialisasi pendirian perseroan perseorangan, Penyuluhan Hukum Keliling (Penyuling), Memfasilitasi penyusunan naskah akademik untuk perundang-undangan daerah, Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektua Komunal dan klinik kekayaan intelektuall bergerak melalui Mobile IP Clinic.
Di luar keempat divisi tersebut, Kanwil Kemenkumham Kalteng pun ambil bagian dalam serangkaian progres dan berkontribusi memberikan pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat. Sebut saja kegiatan Harmonisasi 77 Rancangan Peraturan Daerah Serentak di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia dengan Tema Dengan Semangat Kebersamaan Kita Tingkatkan Kinerja. Kegiatan sebagai bentuk kerja sama dalam pembentukan produk hukum daerah baik dengan pemerintah daerah maupun DPRD. Harapannya adalah menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Kepedulian Kanwil Kemenkumham Kalteng kepada masyarakat sekitar diiwujudkan berupa kegiatan bakti sosial dengan membagikan kebutuhan pokok makanan. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Peringatan HDKD ke-77.
Tidak hanya fokus di aspek eksternal, internal lembaga Kanwil Kemenkumham Kalteng juga menjadi perhatian Hendra. Itulah sebabnya, program terkait peningkatan kualitas SDM mendapat prioritas di 100 hari kerjana. Melalui Program Rabu Humanis, Kanwil Kemenkumham Kalteng berupaya melakukan pengembangan SDM Kehumasan lewat coaching dan mentoring yang diformulasikan dalam bentuk learning dan sharing.
Pelaksanaan Rabu Humanis ini berkala dua kali dalam satu bulan dan melibatkan pihak internal maupun eksternal yang expert di bidangnya. “Kata Humanis merupakan akronim dari Humas Aktif dan Dinamis. Seorang ASN dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di Wilayah Kanwil Kemenkumham Kalteng,” ujar Hendra.
Upaya Hendra dalam mendekatkan diri dengan masyarakat pun diimplementasikan dalam sejumlah program komunikasi dan sosialisasi yaitu Bincang Kumham (Inovasi Milenial) yang didalamnya memuat segmen Kumham Menyapa, ASN DIary, A Minute (short talk show), dan Bisikin (video kreatif singkat).
Koordinasi dan Sinergi adalah kunci yang harus diterapkan semua ASN dari berbagai divisi demi mewujudkan pelayanan hukum dan HAM yang prima kepada masyarakat dan negara, tandas Hendra. (Tim ZI)
