Jakarta-Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara (Sumut) menerima Penghargaan Terbaik I sebagai Penyelenggara Opini Wilayah 2022 pada Seminar Nasional Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77 Tahun 2022 di Graha Pengayoman Jakarta, Senin (18/7/2022).
Penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly kepada Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi.
Seminar Nasional itu sendiri dilaksanakan dalam rangka peringatan HDKD 2022 demhan mengusung tema “Indeks Layanan: Menakar Akselerasi Kinerja Kementerian Hukum dan HAM”.
Seminar ini bertujuan untuk memetakan isu aktual dan relevan terkait permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM serta menghasilkan solusi perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka mendukung program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
“Kebersamaan dari setiap anggota dan pimpinan akan sangat menentukan kemajuan dan perkembangan Kementerian Hukum dan HAM. Kita harus punya ‘sense of belonging’ terhadap Kementerian Hukum dan HAM, tidak egois, punya kerendahan hati dan semangat kekeluargaan. Acara ini dapat menjadi wadah penampung ide, gagasan dan strategi serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang semakin PASTI dan BerAKHLAK,” kata Yasonna.
Kegiatan ini diikuti juga melalui jaringan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara oleh Kepala Divisi Administrasi Rudi Hartono, Kepala Divisi Pemasyarakatan Erwedi Supriyatno, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem serta para pegawai lainnya.
Seminar ini menghadirkan para narasumber andal dari berbagai latar belakang agar mampu menghasilkan perspektif yang kaya dan mampu menciptakan kultur ilmiah ditengah masyarakat. Narasumber ini yakni Komjen Pol Andap Budhi Revianto SIK MH selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Rini Widyanti SH MPM selaku Sekretaris Kementerian PAN RB.
Kemudian, Prof Dr Amy Yayuk Sri Rahayu Msi selaku Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, Dr Justisari Perdana Kusumah sebagai Pengguna Layanan Kekayaan Intelektual dan Dr Syarifuddin Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM. (Sal)
