Ternate-Sebanyak 952 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) dipastikan akan memiliki kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024 mendatang.
Kadiv Pemasyarakatan, Hensah, mengungkapkan bahwa dari total 1.100 penghuni lapas dan rutan di Malut, kurang lebih 952 di antaranya berpotensi masuk dalam daftar pemilih tetap yang akan digunakan pada pilkada yang dijadwalkan digelar pada November 2024.
“Dari 1.100 penghuni kita, ada 952 yang berpotensi menjadi pemilih pada pilkada tahun ini,” ungkap Hensah saat dikonfirmasi, Sabtu (7/9/2024).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi, menegaskan bahwa warga binaan tetap memiliki hak pilih sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan regulasi pemilu yang berlaku. Andi juga mendorong sinergi antara jajaran lapas/rutan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait untuk memastikan warga binaan dapat menggunakan hak politik mereka.
Dalam rangka mempersiapkan partisipasi WBP di pilkada, Hensah menjelaskan bahwa jajaran Divisi Pemasyarakatan telah melakukan pembaruan data secara berkala untuk memastikan jumlah WBP yang memenuhi syarat sebagai pemilih. “Kami juga sudah melakukan rapat dengan KPU pada 19 Agustus 2024 lalu, membahas daftar pemilih dan lokasi tempat pemungutan suara,” tambahnya.
Hensah menekankan bahwa sesuai arahan dari Kakanwil Andi Taletting, Kemenkumham Malut berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh warga binaan yang memiliki hak pilih dapat menyalurkannya di pilkada nanti. “Ini merupakan komitmen kami untuk memastikan hak politik warga binaan tersalurkan pada pilkada,” pungkasnya. (Sal)
